Menimbang Rencana Kenaikan PPN: antara Perbaikan Fiskal dan Dampaknya pada Daya Beli

Pemerintah menghadapi tantangan besar mengatasi defisit anggaran dan utang negara. Kenaikan PPN memberi ruang fiskal yang lebih baik untuk menanggulangi masalah ini.

Oleh: Maryatul Lutfya

Perbaikan Kondisi Fiskal Negara

Kenaikan PPN merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi keuangan Negara. Salah satu alasan pemerintah menaikkan PPN yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, PPN mempunyai peran penting dalam mendanai berbagai program pemerintah. Penerimaan negara yang lebih besar diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan program-program kesejahteraan sosial lainnya. Dengan menaikkan PPN, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban defisit anggaran dan utang negara dalam jangka menengah. Kenaikan PPN juga diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan negara. Pemerintah beralasan bahwa PPN adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai berbagai program pemerintah. Dengan pendapatan negara yang lebih besar, diharapkan dapat mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial lainnya.

Dalam konteks ini, perlu diakui bahwa pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengatasi defisit anggaran dan utang negara. Kenaikan PPN diharapkan dapat memberi ruang fiskal yang lebih baik untuk menanggulangi masalah ini. Namun, perlu dicatat bahwa peningkatan pendapatan melalui pajak tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat.Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk memahami bahwa kemampuan pemerintah untuk mengelola anggaran dan mendistribusikan dana secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat sangat tergantung pada transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tambahan pendapatan dari PPN akan digunakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan segelintir orang.

Dampak Terhadap Daya Beli Masyarakat

Salah satu dampak paling nyata dari kenaikan PPN adalah kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sudah tertekan oleh inflasi dan stagnasi pendapatan. Tanpa adanya kenaikan upah yang sebanding, masyarakat akan terpaksa lebih selektif dalam pengeluaran mereka. Kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah akan merasakan dampak yang paling besar dari kenaikan PPN. Kelas menengah, yang sudah menghadapi biaya hidup yang tinggi, mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan non-prioritas. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin terjepit, karena mereka biasanya tidak memiliki cukup cadangan untuk menghadapi kenaikan biaya hidup. Tanpa adanya penyesuaian upah yang memadai, banyak dari mereka yang terpaksa mengorbankan kebutuhan dasar.

Kenaikan PPN dapat memicu perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Dengan harga barang dan jasa yang lebih tinggi, konsumen mungkin akan lebih selektif dalam pengeluaran mereka. Mereka cenderung mengurangi pembelian barang-barang yang dianggap tidak penting dan lebih fokus pada kebutuhan pokok. Hal ini dapat berdampak pada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, terutama pada bisnis yang bergantung pada penjualan barang-barang non-esensial.

Kenaikan PPN juga akan berpengaruh pada pelaku usaha, terutama UKM. Banyak usaha kecil yang tidak memiliki kapasitas untuk menyerap kenaikan biaya pajak ini. Mereka mungkin terpaksa menaikkan harga jual produk untuk menutupi biaya tambahan, yang dapat mengurangi daya saing mereka di pasar. Jika harga produk naik terlalu drastis, konsumen mungkin akan beralih ke produk dari pesaing yang lebih terjangkau, sehingga menurunkan penjualan dan profitabilitas UKM.

Perusahaan dan pelaku usaha tidak akan menanggung beban pajak tambahan ini sendiri. Sebaliknya, mereka cenderung akan membebankan biaya tambahan kepada konsumen dengan menaikkan harga jual. Fenomena ini dapat menciptakan spiral inflasi yang lebih parah, di mana harga barang dan jasa terus meningkat, sementara pendapatan masyarakat tetap stagnan atau bahkan menurun. Kenaikan tarif PPN juga berpotensi meningkatkan inflasi secara signifikan, yang tidak hanya menggerus daya beli masyarakat tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam keadaan perekonomian yang sudah lemah, beban pajak ini akan semakin memperburuk kondisi. Penurunan daya beli tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga pada produsen yang akan mengalami penurunan penjualan dan profitabilitas.

Rekomendasi Kebijakan             

Dengan mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin terjadi, beberapa ekonom merekomendasikan penundaan kebijakan kenaikan PPN hingga kondisi ekonomi membaik. Saat ini, bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan PPN karena hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Mohammad Faisal dari CORE Indonesia menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan daya beli masyarakat terlebih dahulu sebelum menerapkan kenaikan PPN.

Kebijakan subsidi bagi kelompok rentan perlu dipertimbangkan untuk mencegah dampak negatif yang lebih signifikan. Subsidi ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemulihan daya beli masyarakat sebelum adanya kebijakan pajak baru. Misalnya, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga berpenghasilan rendah, yang dapat membantu mereka mengatasi kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN.

Selain itu, pemerintah disarankan untuk fokus pada kebijakan yang mendorong konsumsi dalam negeri. Dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui program sosial dan insentif bagi usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil sebelum menerapkan peraturan pajak baru. Program-program ini tidak hanya akan meningkatkan konsumsi tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Perpektif jangka panjang

Melihat ke depan, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan jangka pendek tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Kenaikan PPN harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung inovasi di sektor industri, pertanian, dan jasa.

Penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja agar mereka lebih siap menghadapi perubahan pasar. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama, menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut.

Kesimpulan

Kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2024 membawa risiko signifikan terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, dampaknya terhadap produsen dan konsumen harus diperhatikan dengan matang. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, pemerintah harus menilai kembali situasi ini dan memperkuat langkah-langkah mitigasi untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendukung ekspansi perekonomian lebih lanjut.

Kebijakan ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah yang mendukung pemulihan ekonomi agar tidak menambah beban masyarakat yang sudah tertekan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kenaikan PPN dapat diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.